Contoh Soal Ketahanan Nasional

Contoh Soal Ketahanan Soal

1. Aspek-aspek dalam ketahanan nasional ada dua yaitu aspek alamiah dan aspek sosial  kemasyarakatan. Dibawah ini merupakan aspek-aspek alamiah, kecuali

Select one:

A. Keadaan perekonomian Indonesia

B. Keadaan dan kemampuan penduduk

C. Posisi dan lokasi geografis

D. Keadaan dan kekayaan alam

2. Kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mencapai tujuan, adalah pengertian

Select one:

A. Wawasan Nusantara

B. Ketahanan Nasional

C. Kekuatan Nasional

D. Pertahanan Nasional

3. Masyarakat pantai memiliki sifat yang pemberani, dinamik, agresif dan terbuka sedangkan masyarakat agraris memiliki sifat teratur, kurang terbuka terhadap pengaruh luar. Ini merupakan contoh sifat masyarakat dari aspek

Select one:

A. Sosial budaya

B. Ekonomi

C. Politik

D. Pertahanan dan keamanan

4. keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi, seperti dibawah ini kecuali

Select one:

A. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama

B. Ikut menjadi anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) di kampus

C. Membayar pajak tepat pada waktunya

D. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik secara formal maupun non formal

5. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara adalah pengertian dari

Select one:

A. Cinta Negara

B. Pertahanan Negara

C. Ketahanan Negara

D. Bela Negara

Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus secara sinergi. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, menuju kejayaan bangsa dan negara. Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemempuan menggambarkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

1. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku
2. Mengamalkan nilai-nila yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi dan  dasar negara
3. Membayar pajak tepat pada waktunya
4. Mendukung program GDN, GNOTA, dan wajib belajar 9 tahun
5. Memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa
6. Bersikap selektif pada masuknya budaya asing ke Indonesia dan lain sebagainya.
7. Selalu kritis pada kebijakan pemerintah

Contoh Soal Wawasan Nusantara

Contoh Soal Wawasan Nusantara

1. Pengertian umum wawasan nusantara adalah

Select one:
A. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya ✓
B. Satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
C. Satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya
D. Satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa

2. Wawasan Nusantara Nusantara sebagai pedoman bagi perwujudan cita-cta dan mencapai tujuan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai fungsi ke dalam yaitu

Select one:
A. Ingin mewujudkan kesatuan dalam aspek alamiah dan aspek sosial ✓
B. Ingin mewujudkan kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat
C. Ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur
D. Ingin mencerdaskan kehidupan bangsa

3. Deklarasi Djuanda ditetapkan tanggal 13 Desember 1957 dan isinya adalah

Select one:
A. Lebar laut teritorial Indonesia 3 mil yang dihitung dari garis yang memisahkan pulau terluar Indonesia
B. Lebar laut teritorial Indonesia 3 mil dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia
C. Lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia ✓
D. Lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang memisahkan pulau terluar Indonesia

4. Keanekaragaman suku, budaya dan bahasa daerah serta agama tetap dalam kerangka NKRI. Hal ini merupakan perwujudan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan bidang

Select one:
A. Pertahanan dan keamanan
B. Sosial budaya ✓
C. Ekonomi
D. Politik

5. Berdasarkan UNCLOS 21 Maret 1980 batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia adalah selebar

Select one:
A. 300 mil
B. 12 mil
C. 200 mil ✓
D. 100 mil

Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara

Implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dijelaskan di bawah ini.

Pembahasan :

1. Di Bidang Politik
Menciptakan iklim perpolitikan Indonesia yang dingin dan bermartabat, tertera dalam Undang-Undang tentang pemilu dan penyelenggaraan kenegaraan lainnya. Untuk itu harus mampu menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya serta tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negera. Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh.

2. Ekonomi
Memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kekayaan alam serta letak geografis Indonesia dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kebutuhan perekonomian negara. Menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Contoh :
Menyeimbangkan Keuangan Pusat dan Daerah dengan keluarnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Pembagian keuangan yang semula hampir 80% anggaran daerah harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil-hasil daerah diserahkan pada pemerintahan pusat, kini pada UU tersebut diubah menjadi:

1) Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.

2) Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 20% untuk pusat, 80% untuk daerah.

3) Hasil kehutanan, pertambangan umum dan perikanan, 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah.

4) Hasil minyak bumi, 85% untuk pusat, 15% untuk daerah dan gas alam, 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah.

Ditambah lagi dengan adanya “Dana Alokasi Umum” yang jumlah totalnya adalah 25% dari penerimaan dalam negeri APBN.

3. Sosial Budaya
Menciptakan keharmonisan dalam menghadapi keragaman sosial masyarakat dan kebudayaan Indonesia dengan menanamkan sikap hormat dan saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Sebab keragaman dan perbedaan di Indonesia tidak bisa dipungkiri oleh masyarakat. Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.

4. Pertahanan dan Keamanan
Selalu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta membentuk sikap rela membela tanah air. Khususnya harus ditanamkan bagi warga Indonesia yang berada di perbatasan mengingat keamanan di sana tidak cukup terjamin. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal yang mengerakkan partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman seperti :

1. Ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Contoh Soal Penegakan Hukum yang Berkeadilan

CONTOH SOAL PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

1. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu seperti dibawah ini, kecuali

Select one:
A. Kepastian hukum
B. Kemanusiaan ✓
C. Keadilan
D. Kemanfaatan

2. Lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung adalah lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Dibawah ini yang tercakup dalam peradilan umum adalah sebagai berikut, kecuali

Select one:
A. Pengadilan Kasasi
B. Pengadilan Negeri
C. Pengadilan hukum ✓
D. Pengadilan Tinggi

3. Di bawah ini adalah berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, kecuali

Select one:
A. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum pajak
B. Melaksanakan hak dan kewajiban yang proporsional ✓
C. Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara yang tidak terpuji (KKN, suap, premanisme)
D. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (SARA, tawuran, pelanggaran HAM)

4. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pernyataan ini merupakan bunyi pasal

Select one:
A. Pasal 24 (2) UUD 1945
B. Pasal 24 (3) UUD 1945
C. Pasal 24 (1) UUD 1945 ✓
D. Pasal 24 UUD 1945

5. Dalam menegakkan hukum harus didukung oleh aparat hukum yang tangguh dan independen. Yang termasuk aparat penegak hukum dibawah ini adalah

Select one:
A. Presiden, Menteri Hukum, Kejaksaan
B. TNI AU, TNI AL, TNI AD
C. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman ✓
D. Mahkamah konstitusi, Komisi yudisial

Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum Publik dan Hukum Privat

A. Hukum Publik

Pengertian Hukum Publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat

Hukum Pidana termasuk hukum Publik.

Hukum pidana ini mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan kalau masyarakat memang memerlukan.

Seorang ahli hukum yang bernama Van Hamel menyatakan Hukum Pidana telah berkembang jadi hukum Publik dan pelaksanaanya penuh berda dalam tangan negara, tapi ada sedikit pengecualian.

Pengecualiannya gimana?

Ini terhadap adanya aduan. Aduannya memerlukan suatu pengaduan terlebih dahulu dair pihak yang dirugikan supaya negara dapat menerapkan hukum yang ada.

Hukum Pidana ini menitik beratkan pada kepentingan umum/maysarakat.

Contoh saja hubungan antara tersangka dengan si korban merupakan hubungan antara orang yang bersalah dengan Pemerintah yang bertugas menjamin kepentingan umum atau masyarakat.

Hal tersebut merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh Hukum Publik.

Hukum publik mencakup 4 macam hukum yaitu : 

1. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan negara. Seperti dasar pendirian suatu negera, pembentukan lembaga – lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hak dan kewajiban dalam hukum, serta masih banyak lagi.

2. Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang sejumlah tata cara melaksanakan tugas. Seperti hak dan kewajiban sejumlah kekuasaan alat serta perlengkapan negara.

3. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan akan kepentingan umum.

4. Hukum Internasional

Ada 2 hukum internasional yaitu :

1.1 Hukum Perdata Internasional, hukum yang mengatur hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara di negara lain terkait dengan hubungan internasional.

1.2 Hukum Publik Internasional, hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain dalam hubungan internasional.

B. Hukum Privat

Hukum Privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia,

antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perorangan.

Hukum Perdata merupakan Hukum Privat.

Hukum Perdata ini merupakan rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur satu degan lainnya. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri.

Namun hal tersebut masih terikat pada prosedur yang ditetapkan pemerintah (pemerintah sebagai pengawas).

Hukum privat mencakup 2 macam hukum yaitu :

1. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan serangkaian hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain yeng menitikberatkan kepentingan perseorangan. 

2. Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan peraturan – peraturan hukum yang berhubungan dengan perdagangan.

Hukum privat yang lainnya adalah Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Kekayaan, dah Hukum Waris.